YOGYAKARTA – Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang mencapai kisaran Rp17.700 per dolar menjadi perhatian DPRD Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, M. Sofyan, mengatakan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga keberlangsungan usaha masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurutnya, dampak langsung pelemahan Rupiah akan dirasakan oleh sektor usaha yang menggunakan bahan baku impor. Salah satu yang paling rentan adalah pelaku usaha tahu dan tempe yang selama ini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar negeri.
“Yang terdampak secara langsung tentu para pelaku UMKM yang bahan bakunya masih impor,” ujar Sofyan, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta saat ini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk membantu UMKM menghadapi kenaikan biaya produksi akibat fluktuasi nilai tukar. Intervensi kebijakan terkait pengadaan bahan baku impor dinilai menjadi salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan pemerintah.
Menurut Sofyan, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan keberpihakan anggaran. Karena itu, pihaknya membuka peluang agar kebijakan penanganan dampak pelemahan Rupiah dapat dimasukkan dalam prioritas APBD Perubahan 2026 apabila situasi dinilai mendesak.
“Kalau memang sudah sangat mendesak, tentu akan menjadi prioritas,” katanya.
Meski memberikan tekanan terhadap sebagian pelaku usaha, Sofyan menilai pelemahan Rupiah juga menghadirkan peluang bagi sektor lain, terutama pariwisata. Dengan kurs yang lebih menguntungkan bagi wisatawan asing, biaya berwisata ke Indonesia menjadi relatif lebih murah.
Kondisi tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai daerah tujuan wisata, termasuk Kota Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata nasional.
Melihat peluang itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk memperkuat promosi destinasi wisata dan memperbanyak agenda budaya, festival, serta kegiatan kreatif yang mampu menarik minat wisatawan.
Sofyan menambahkan, peningkatan jumlah wisatawan asing dapat memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain mendukung sektor perhotelan dan jasa wisata, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan penjualan produk UMKM lokal seperti kerajinan tangan, kuliner, hingga oleh-oleh khas Yogyakarta.
“Wisatawan asing akan memiliki daya beli yang lebih besar ketika berbelanja di Indonesia saat Rupiah melemah. Ini peluang yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
DPRD Kota Yogyakarta berharap pemerintah mampu merespons situasi ini secara tepat dengan melindungi pelaku UMKM yang terdampak sekaligus memaksimalkan peluang pertumbuhan sektor pariwisata guna memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
About the Author
