YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong perluasan layanan air perpipaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut cakupan layanan air perpipaan di wilayahnya saat ini masih berada di kisaran 30 persen.
Pemkot Yogyakarta menargetkan cakupan tersebut dapat terus ditingkatkan hingga mendekati 80 persen pada 2030, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). Menurut Hasto, ketersediaan air minum yang aman dan sanitasi layak memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.
“Kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, maka akses air bersih dan sanitasi tidak boleh diabaikan. Saat ini cakupan air perpipaan di Kota Yogyakarta sekitar 30 persen. Terus kita dorong mendekati 80 persen sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” ujar Hasto.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi keynote speaker Workshop Dewan Pengawas BUMD Air Minum Se-Indonesia yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Tirta Dharma Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) di Malioboro Hotel & Conference Center, Rabu (22/7/2026).
Hasto menilai penggunaan air perpipaan lebih mampu menjamin kualitas air minum dibandingkan sumber air dari sumur maupun air tanah yang rentan mengalami pencemaran akibat kondisi lingkungan sekitar.
Kualitas air minum dan sanitasi yang buruk, lanjutnya, dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dan menjadi salah satu faktor risiko stunting.
“Sebagus apa pun asupan gizi yang diberikan, kalau anak terus mengalami diare akibat air dan sanitasi yang tidak sehat, pertumbuhannya akan terganggu. Karena itu air bersih menjadi bagian penting dalam membangun kualitas generasi mendatang,” katanya.
Hasto juga menekankan perhatian terhadap kualitas air harus dimulai sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurutnya, kualitas air yang dikonsumsi ibu hamil, bayi, hingga balita turut menentukan kesehatan dan perkembangan anak pada masa mendatang.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD Air Minum, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jaringan layanan serta meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan air perpipaan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Tirta Dharma PERPAMSI, Muslih, mengatakan workshop tersebut diikuti sekitar 74 peserta dari 34 BUMD Air Minum di berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut diharapkan memperkuat kapasitas Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.
About the Author
