BOGOR – IPB University kembali menegaskan bahwa institusi pendidikan tinggi tersebut tidak terlibat dalam pengelolaan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peran IPB dalam program nasional itu difokuskan pada penguatan riset, kajian akademik, dan pembangunan sistem pemenuhan gizi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam forum dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Forum ini digelar untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang terkait keterlibatan IPB dalam program MBG.
Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal pihak kampus telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional SPPG dengan mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan.
“Kami membuka ruang dialog agar informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujar Alim.
Menurutnya, kontribusi IPB dalam Program Makan Bergizi Gratis ditempatkan pada level strategis melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya.
Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.
Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem pengendalian mutu.
Menurutnya, sivitas akademika dapat berkontribusi melalui penelitian, inovasi pangan, pengawasan lapangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi untuk mendukung keberlanjutan program pemenuhan gizi nasional.
Terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum tersendiri.
Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko yang matang selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dikembangkan tidak semata mengejar keuntungan operasional, tetapi juga bertujuan membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan.
“Pengembangan SPPG diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal melalui penguatan rantai pasok pangan,” katanya.
BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus IPB, tidak menggunakan fasilitas maupun sumber daya kampus, serta bukan diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menyambut baik forum dialog tersebut karena memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi kampus dalam program MBG sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk turut mengawal implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.
Melalui klarifikasi tersebut, IPB berharap masyarakat mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai peran kampus dalam Program Makan Bergizi Gratis, yakni sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan penguatan sistem pemenuhan gizi nasional.
About the Author
